Dalam kegiatan di Dumai, Brigjen TNI Nurendi menginstruksikan agar seluruh pihak terkait melakukan operasi perimbangan yustisi atau razia di sejumlah pintu masuk dan menyisiri bangunan pondok yang berpenghuni untuk ditanyakan identitas diri.

DUMAI:Danrem 031 Wirabima Brigadir Jendral TNI Nurendi melakukan peninjauan situasi kebakaran lahan hutan di Kota Dumai, sekaligus memberi arahan terkait penanganan pada unsur pimpinan daerah setempat, Kamis.

Kedatangan Jenderal Bintang Satu TNI ini disambut Wakil Wali Kota Dumai Eko Suharjo saat mendarat di Bandara Pinang Kampai dan langsung dilanjutkan dengan peninjauan lokasi kebakaran lahan.

Kepala Penerangan Korem Mayor Safriyanto mengatakan, kunjungan Danrem 031 Wirabima ini juga akan melakukan kordinasi dan memberi arahan ke unsur pimpinan daerah setempat agar fokus dalam penanganan masalah karlahut.

Dalam kegiatan di Dumai, Brigjen TNI Nurendi menginstruksikan agar seluruh pihak terkait melakukan operasi perimbangan yustisi atau razia di sejumlah pintu masuk dan menyisiri bangunan pondok yang berpenghuni untuk ditanyakan identitas diri.

"Jika ditemukan penghuni pondok tidak mempunyai identitas penduduk Dumai maka akan ditindak dan dipulangkan ke daerah asal untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan lebih parah lagi," kata Kapenrem Mayor Safriyanto kepada pers.

Danrem juga menyarankan Pemerintah Kota Dumai untuk saling berkordinasi dengan seluruh instansi terkait setempat serta perusahaan yang ada agar dapat saling mendukung pelaksanaan kerja penanggulangan karlahut.

Sementara, Wakil Wali Kota Dumai Eko Suharjo akan menindaklanjuti instruksi diberikan agar saling berkordinasi dengan seluruh unsur pimpinan daerah setempat dalam rangka penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan lebih meluas.

Pemkot Dumai, lanjut dia, juga akan segera mengusulkan status darurat kebakaran hutan dan lahan ke Pemprov Riau agar penanganan lebih cepat dilakukan dan bisa mendapat bantuan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

"Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian dalam upaya penanganan karhutla ini karena keterbatasan, sehingga diperlukan dukungan pendanaan dan sarana dari pemerintah provinsi dan pusat," kata Eko kepada wartawan. (**)