Kekerasan yang selalu mengincar kaum "Perempuan dan Anak" adalah tindakan yang harus segera di akhiri, untuk menghadapi masalah ini pemerintah membangun sistim perlindungan perempuan dan anak diprovinsi Riau untuk mewujudkan kepedulian serius  kepada kamu perempuan dan anak.

PEKANBARU: Sebagai wujud konkret dalam mengurangi tindak kekerasan yang kerap terjadi pada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Perlindungan Perempuan dan Anak di Riau. Sebab, dari tahun ke tahun, kasus kekerasan  terus bertambah.

Ahmad menjelaskan bahwa kasus kekerasan merupakan prioritas yang ditangani pemerintah. Untuk itu perlu pengawasan khusus dan regulasi yang pasti untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan perlindungan hak perempuan dan anak khususnya di Riau melalui Perda.

Gambar: Gubernur Riau Pada Acara Forum Anak di Pekanbaru-Riau

"Perda ini dipandang penting dalam menghindari kekerasan terhadap perempuan dan anak.  Terutama di Riau yang termasuk tinggi kasus yang terjadi. Upaya yang dilakukan adalah bentuk perhatian dan memberikan rasa aman, nyaman dari Pemprov Riau terhadap warganya.

"Ini salah satu bentuk pelayanan juga pada masyarakat dari Pemerintahnya. Diharapkan kasus yang terjadi tiap tahunnya bisa diminimlisir", Terang Ahmad beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kekerasan terhadap perempuan ini, baik secara fisik maupun secara phisikis sering terjadi baik dalam kehidupan berumah tangga, di lingkunan tempat kerja dan berbagai kehidupan sosial masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan.

Namun, menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini harus dilakukan secara bersama dan kontiniu. Dengan satu persepsi bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak dipandang sebagai masalah individu, namun dipandang sebagai masalah global, maka rencana melembardaerahkan perlindungan terhadap perempuan dan anak ini harus mendapat dukungan dari stakeholder.
 
"Tidak hanya perlindungan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan kerja, namun termasuk perlindungan dari perdagangan manusia," terang Ahmad.

BANGUN SINERGI
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI melakukan kampanye bersama menyerukan keselamatan anak-anak Indonesia dari dampak buruk Internet. Kampanye ini diadakan di kawasan bebas kendaraan bermotor atau car-free day Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu, 2 Oktober 2016.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan kampanye ini dapat menggalang sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai dampak buruk Internet, seperti pornografi online, prostitusi online, dan cybercrime.

"Dari data dan fakta yang ada, tidak ada lagi daerah yang bebas dari kasus kejahatan terhadap anak, baik yang disebabkan oleh pornografi online, prostitusi online, maupun cybercrime," ucap Pribudiarta. Dia mengajak masyarakat bersama-sama menyelamatkan anak-anak Indonesia dari dampak buruk Internet, juga melindungi mereka dari kejahatan.


Gambar: Gubernur Riau Pada Hari Anak Nasional
di Provinsi Riau 2016

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebutkan anak-anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia pada 2011-2014 berjumlah 1.022 anak. Rinciannya, anak-anak korban pornografi online sebesar 28 persen, pornografi anak online 21 persen, prostitusi anak online 20 persen, obyek CD porno 15 persen, dan anak korban kekerasan seksual online 11 persen.

HIMBAUAN GUBERNUR RIAU
Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman membuka Pertemuan Forum Anak se-Provinsi Riau, Senin (2/5) di Gedung Maharatu. Dengan tema 'Melalui Forum Anak Kita Ciptakan Generasi Kreatif Inovatif. Unggul dan Berahlak Mulia Guna Mewujudkan Masyarakat Riau yang Berbudaya, Agamais dan Bermarwah dalam Menyonsong Masyarakat Ekonomi ASEAN'.

Diharapkan pertemuan bisa menjadi bagian penunjang pembangunan di Riau ke depan.Hadir Kepala Badan Pemberdaya Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Riau Tengku Hidayat Elfiz.

Kepala BP3AKB Kabupaten Siak Arfan Usman MPd dan jajarakan Forkopida Kabupaten Siak serta ratusan anak dari kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Plt Gubernur Riau dalam sambutannya mengajak forum anak Riau bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau agar dapat menyampaikan aspirasinya untuk pembangunan Riau ke depan.

"Hal ini sangat penting karena untuk mendukung serta mengahasilkan pembangunan yang baik diperlukan SDM yang Profesional," ungkap Plt Gubernur Riau yang akrab disapa Andi.

Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pemberdayaan Perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana (BP3AKB) secara continue dan berkesinambungan telah memfasilitasi kegiatan yang berorientasi pada peningkatan capacity building Forum anak se-Provinsi Riau setiap tahunnya.

"Ini menjadi wadah bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, untuk itu akan terus mendukung kegiatan ini," ucap Plt Gubri seraya meresmikan pertemuan Forum Anak se-Provinsi Riau dengan memotongan nasi kunyit. (adv/hms riau)