">
Jum'at, 29 Maret 2024
Follow:
 
FAKTA POST / Pemprov Riau
CURHAT KE DPR
Pansus RTRW Riau Keluhkan SK KemenLHK

Selasa, 21/02/2017 - 17:58:25 WIB

TERKAIT:
   
 

"Kami jadi bingung mau pakai aturan yang mana pak. Ada banyak SK yang dikeluarkan KemenLHK. Lalu mana yang harus kami pedomani," kata Asri Auzar di Pekanbaru,

PEKANBARU-FPC:
Panitia Khusus Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Riau menyampaikan keluhan atau "curhatan" kepada DPR, terkait pedoman Surat Keputusan RTRW setempat yang terlalu banyak diterbitkan Kementrian Ligkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kami jadi bingung mau pakai aturan yang mana pak. Ada banyak SK yang dikeluarkan KemenLHK. Lalu mana yang harus kami pedomani," kata Asri Auzar di Pekanbaru, Selasa.

Ia mengaku, selama ini hal tersebut cukup menjadi polemik sebab banyak masyarakat atau perusahaan yang memegang SK RTRW berbeda-beda sebagai acuan sehingga menimbulkan berbagai persoalan hukum.

Asri mengkritik tegas kebijakan pemerintah pusat yang terkesan main-main dalam menyelesaikan RTRW, hal tersebut disampaikannya dihadapan Anggota Komisi IV DPR RI dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

"Salah-satunya penyebab mengkatungnya penyelesaian RTRW Riau ini adalah regulasi yang tumpang tindih dari Pemerintah Pusat serta egosentrik dari kementerian terkait sehingga menyebabkan bertambah rumit," ujarnya.

Selain itu, Asri Auzar juga memberikan pemahaman kepada anggota Komisi IV akibat mandeknya persoalan RTRW bertahun-tahun berakibat kepastian hukum dalam hal investasi di Riau. Triliunan dana yang harusnya sudah bisa diinvestasikan untuk menggerakan perekonomian di Riau pun harus kembali sirna, karena RTRW yang bertahun-tahun tak pernah dituntaskan.

Untuk itu, kata Politisi Demokrat ini, salah-satu upaya Pihaknya dalam mempercepat penyelesaian RTRW Riau yakni dengan menggandeng pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Terlibatnya KPK dalam penyelesaian Tata Ruang Riau dimaksud agar dalam pengesahannya tidak lagi menimbulkan polemik hukum dikemudian hari," lanjutnya lagi.

Rencana pertemuan yang dijadwalkan Februari ini, kata Asri, dengan melibatkan empat Kementerian diantaranya Kementeriaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

"Serta menghadirkan perwakilan dari DPR RI komisi II, IV dan VII. Mudah-mudahan dari pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan," ujarnya pula.

Politisi Demokrat optimis, buah dari realisasi pembahasan RTRW dengan sejumlah Stakeholder itu akan mempercepat selesai RTRW yang ditargetkan Maret 2017 ini.

(an/fpc)

virgin hair diamond jewelry

Copyright 2013 - 2020 PT. FAKTAPOST MEDIA CITRA, All Rights Reserved
[ REDAKSI & MANAJEMEN ]