JAKARTA-FPC: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penjualan komoditas mentah saat ini harus segera dihentikan. Jokowi menuturkan, saat ini sektor pertambangan sudah masuk dalam babak baru di sektor pertambangan yang menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Hal tersebut diungkapkannya pada saat membuka rapat terbatas mengenai evaluasi implementasi dari hilirisasi pertambangan minerba di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

"Mengapa penting kita membahas hal ini karena menurut saya era menjual sumber daya alam sudah berakhir, menjual bahan mentah harus sudah kita setop. Kita harus mulai mengubah paradigma Minerba sebagai komoditas sebagai Minerba yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional kita," kata Jokowi.

Jokowi mengaku, perkembangan negara-negara maju yang lebih dahulu memperkuat industri pengolahan dan pemurnian kebanding menjadi negara penjual komoditas SDA.

"Kita juga harus menuju ke sana dan negara lain justru juga melompat lebih cepat lagi, bergerak ke negara industri jasa," tambahnya.

Dengan begitu, Jokowi meminta, kepada jajaran menteri kabinet terkait untuk tetap fokus melakukan pengembangan hilirisasi industri, terutama hilirisasi pertambangan minerba. Menurut Jokowi, diperlukan kecepatan dalam merealisasikan industri pengolahan dan pemurnian SDA.

Dalam mempercepat industri pengolahan dan pemurnian, Jokowi berpesan kepada jajaran menteri kabinet untuk bisa menyelesaikan permasalahan dan hambatan pengembangan hilirisasi, terutama di hilirisasi pertambangan minerba, baik dari regulasi hingga perizinan.

"Karena saya paham bahwa untuk mengembangkan hilirisasi pertambangan karena industri juga memerlukan adanya kepastian, adanya jaminan operasi jangka panjang, dan kalau memang diperlukan berikan mereka insentif tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang mengembangkan hilirisasi," ujarnya.

Jokowi menekankan, hilirisasi industri bisa melaku dengan cepat jika didukung oleh kesiapan lahan, kawasan, suplai bahan baku, kesediaan tenaga kerja terampil, ketenagalistrikan, infrastruktur baik transportasi maupun pelabuhan, hingga penunjang lainnya.

Oleh karena itu, pengembangan hilirisasi industri minerba harus dilakukan terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terutama KEK yang tersedia infrastruktur yang dibutuhkan.

"Saya yakin dengan pengembangan yang terintegrasi industri pengolahan Minerba akan tumbuh lebih cepat lagi dan memberikan nilai tambah bukan saja pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga membuat pembangunan lebih merata," tandasnya.**


(dtc/fpc)