Dalam diskusi tersebut memaparkan potensi dan prospek perkelapaan di Inhil. Sedangkan secara geografis, Inhil diapit oleh negara-negara maju. Seperti Singapura, Malaysia dan beberapa negara maju lainnya.

FAKTAPOST.COM-INHIL:Bupati Indragiri Hilir, Riau, Muhammad Wardan menjadi pembicara  pada forum diskusi nasional tentang kelapa yang diselenggarakan  Kementrian Pertanian RI.

"Saya sudah sampaikan pemikiran pada diskusi nasional bertema Mengembalikan Kejayaan Kelapa Indonesia yang berlangsung di ruang rapat Dirjen Perkebunan, Kementan di Jakarta, Kamis (14/9)  melibatkan banyak pihak utusan daerah  penghasil kelapa di Indonesia," kata Bupati Muhammad Wardan di Tembilahan Ibu kota Kabupaten Inhil, Sabtu.

Hadir sebagai moderator eksekutif sahabat kelapa Indonesia, Ardi Simpala Sedangkan narasumber diluar Bupati Inhil, Dirjen Perkebunan, Bambang, Bupati Gotontalo, Nelson, pusat penelitian perkebunan (Balitpalma), analisa keuangan, dan perusahaan industri kelapa.

Pada kesempatan itu sahabat kelapa sedikit memaparkan tentang biaya perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sebagian besar melalui hasil penjualan kelapa dan korpra. Termasuk amunisi selama berlangsungnya perang.

"Bayangkan saja betapa besarnya jasa tanaman kelapa ini bagi bangsa kita," katanya.

Bupati Muhammad Wardan, dalam diskusi tersebut memaparkan potensi dan prospek perkelapaan di Inhil. Sedangkan secara geografis, Inhil diapit oleh negara-negara maju. Seperti Singapura, Malaysia dan beberapa negara maju lainnya.

Sebagai daerah memiliki luas perkebunan terbesar di Indonesia, Wardan menginginkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Mengingat jumlah perkebunan Inhil yang rusak cukup besar, berkisar 100 ribu hektar. Dari 460 ribu hektar hanya sekitar 34 ribu hektar saja milik swasta.

"Baik yang rusak akibat serangan hama kumbang, maupun instruksi air laut," tegas Wardan.

Persoalan lainnya adalah, penggunaan bibit unggul yang masih kurang. Dengan begitu produksi buah akan berkurang. Sedangkan industri hilirnya, belum maksimalnya pemanfaatan produk turunan.

Mengenai upaya yang sudah dilakukan, seperti pembangunan trio tata air, pembangunan tanggul, penyediaan bibit, dan bantuan alat berat terhadap Kecamatan, dirasakan juga belum maksimal, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Sementara Dirjen Perkebunan Kementerian Pergantian RI, Bambang, mengatakan secara nasional Inhil memang memiliki lahan pekebun kelapa yang cukup luas. Pemerintah pusat sangat mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Inhil.

"Kita sangat komitmen untuk mempertahankan luas perkebunan kelapa. Hanya saja butuh sinergi antara pemerintah daerah, petani dan pihak swasta," ucapnya.

Untuk mempertahankan perkelapaan Indonesia, lanjut Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian, perlu penguatan kelembagaan. Maka itu pihaknya sangat mendukung target perluasan kebun kelapa hingga 5 juta hektar.

"Pak Bupati silahkan kuatkan pembinaan terhadap petani, kami dari pusat akan menyiapkan fisiknya," tambahnya.

Berdasarkan data yang ada lebih kurang 100 ribu hektar lahan perkebunan kelapa yang rusak. Dalam satu program, pusat membutuhkan waktu sekitar 5 tahun.

Kalau di Inhil ada 100 ribu hektar kebun kelapa yang rusak maka dalam satu tahun akan ada perbaikan kebun rusak sebabnyak 20 ribu hektar.

Bupati  Gorontalo, Nelson, mengakui bahwa semangat Kabupaten Inhil untuk mengembangkan perkelapaan cukup tinggi. Semangat itu, katanya perlu didukung. Terlebih bagi Pusat yang memiliki kemampuan cukup besar.**




(adv)