FAKTAPOST.COM-PEKANBARU:Anggota Komisi V DPRD Riau Ade Hartati Rahmat meminta Dinas Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan setempat melakukan pengawasan ketat peredaran pil paracetamol, caffeine dan carisoprodol atau PCC.

Pasalnya kasus yang terjadi di Kendari telah meresahkan masyarakat.

"Secara geografis provinsi kita berbatasan langsung dengan negara tetangga, tentu ini dapat menjadi celah bagi pengedar untuk memasukan barang itu ke Riau," ujar Ade Hartati di Pekanbaru, Senin.

Politisi Partai Amanat Nasional Riau ini, mendesak agar Dinkes Riau, BPOM, aparat Keaman serta masyarakat bersama-sama bersinergi meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi peredaran PCC masuk ke Riau.

"Ini tugas bersama dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, BPOM, aparat keamanan serta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi. Jangan sampai ada korban baru turun," tegasnya pula.

Seperti diketahui, menyoroti kasus peredaran obat PCC yang dijual murah dengan target anak-anak di Kendari, Sulawesi Tenggara, menyebabkan korban betingkah laku aneh seperti orang gila, tentu meresahkan orang tua.

"Kita prihatin sekali targetnya anak-anak. Orang tua juga harus berjaga-jaga, karena anak-anak ini kan rasa ingin tahunya tinggi," ujarnya.

Ade mendorong agar Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan aksi nyata dimulai dari tindakan preventif mensosialisasikan tentang bahaya dari mengkonsumsi Pil PCC dalam dosis berlebihan tanpa pentunjuk medis.

"Aksi nyata yang harus dilakukan yakni memberikan sosialisasi edukasi terhadap seluruh elemen masyarakat. Datangi sekolah-sekolah, edukasi anak-anak gimana ciri-ciri PCC ini, dampaknya bagi pengguna," ujar Ade pula.

Sebelummya, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyatakan hingga saat ini belum ditemukan penggunaan obat PCC pada kalangan masyarakat di wilayah Riau.

"Sampai sejauh ini belum ditemukan kasus seperti itu di masyarakat Riau, " kata Mimi Yuliani Nazir di Pekanbaru, Minggu.

Menurut Mimi sejuh ini pihaknya selalu melakukan pemantauan untuk semua kabupaten/kota melalui dinas kesehatan setempat dan unit-unit kesehataan di daerah.

Meski demikian ia berharap ke depan tidak ada warga masyarakat yang menjadi korban dari barang terlarang tersebut.**