FAKTAPOST.COM:Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI menyatakan ketersediaan fasilitas dan jaringan  layanan keuangan atau inklusi di Provinsi Riau lebih baik yakni 69,45  persen di atas  nasional hanya 67,82  persen.

"Ini menandakan upaya sosialisasi OJK bagi masyarakat Riau untuk meningkatkan pemahamannya terhadap produk perbankan dan keuangan lebih baik dibandingkan daerah lain bahkan nasional," kata Deputi Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen OJK, Rela Ginting dalam acara Pelatihan Wartawan di Aceh, Rabu.

Rela Ginting menjelaskan hasil survei yang dilakukan OJK bagi hampir 10 ribu responden di seluruh provinsi di Indonesia pada 2016 lalu.

Walau diakuinya sebenarnya tingkat melek keuangan di masyarakat secara umum itu belum seperti yang diharapkan karena masih lebih cenderung spekulasi.

Ia menyatakan dari hasil survei OJK juga diperoleh jumlah masyarakat Provinsi Riau memiliki kemampuan melek keuangan atau literasi sejauh ini masih sebesar 29,45 persen sedikit dibawah rata  - rata angka nasional 29,7 persen.

Menurut masih minimnya masyarakat yang melek terhadap produk perbankan dan keuangan ditandai dengan mudahnya mereka tertarik  terhadap penawaran model layanan jasa keuangan yang sediakan. Tampa kewaspadaan demi spekulasi. Misalkan tabungan, saham dan lainnya.

"Inklusi keuangan di masyarakat meningkat ia,  namun tidak seimbang atau belum sebaik literasi,  mereka belum begitu faham masih sifatnya spekulatif. Lebih cenderung memperaktekkan tanpa memikirkan kan sebab dan akibatnya, misal membuat buku tabungan tanpa memikirkan manfaatnya," tambahnya.

Ia menyatakan ini tantangan bagi OJK kedepan untuk lebih lagi melakukan sosialisasi ke masyarakat,  walau selama ini sudah diupayakan lewat kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi,  dan Pemerintah daerah dengan dibentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Lewat tim itu sambungnya diharapkan masyarakat semakin melek keuangan dan jaringan bank semakin terbuka maka percepatan kesejahteraan bisa baik.

"Hingga kini sudah terbentuk sekitar 57 TPKAD di Indonesia, " tuturnya.

Untuk itu ditambahkan dia kedepan perlu dilakukan pengaturan ulang terkait layanan konsumen dan diperkuat. **


(fpc/ant)