FAKTAPOST.COM-PEKANBARU:Majelis Bincang Riau (MBR) memutuskan merekomendasikan  untuk menginisiasi terlaksananya Kongres Rakyat Riau ke-3, guna legitimasi tentang keinginan masyarakat Riau yang harus di penuhi pemerintah pusat.
  
"Pertemuan Majelis Bincang Riau ini untuk menginisiasi pelaksanaan kongres rakyat Riau yang ke- 3,"Kata Ketua Dewan Pengarah Majelis Bincang Riau, Chaidir pada acara Majelis Bincang Riau  Sempena memperingati 90 tahun Hari Sumpah Pemuda di Pekanbaru, Sabtu.
   
Acara MBR ini dihadiri oleh tiga mantan Gubernur Riau mulai dari Saleh Djasid, Wan Abubakar, dan Arsyadjuliandi Rachmad, sejumlah tokoh besar, tim pemenangan kedua calon Presiden RI Jokowi dan Parbowo, DPD RI, DPRD, Praktisi Perguruan Tinggi, Aktifis Mahasiswa dan tamu undangan lainnya di Gedung Daerah Pekanbaru.
   
Chaidir usai acara menyampaikan ada beberapa point rangkuman pemikiran yang dihasilkan dalam acara tersebut.
   
Lalu keputusan bersama itu langsung diserahkan kepada dua tim pemenangan Capres Joko Widodo dan Prabowo untuk disampaikan sebagai rujukan keinginan warga Riau terhadap siapapun dari mereka nantinya yang akan menang agar dapat mewujudkannya sebagai kebijakan nasional
  
"Semua pihak sudah ikut menyumbangkan sarannya pada diskusi ini. Apapun bentuk rekomendasi yang disampaikan ada dua bagian penting yang diterapkan berupa rekomedasi nasional dan internal," kata Chaidir.
 
Chaidir menjelaskan sebagaimana diketahui, kongres Rakyat Riau pertama dilaksanakan pada tahun 1999 dan kongres rakyat Riau yang ke dua dilaksanakan pada tahun 2006.
   
"Kongres Rakyat Riau yang ke -3 nanti, guna pertama membangun legitimasi tentang keinginan masyarakat Riau yang harus di penuhi pemerintah pusat .Kedua, merumuskan poin - poin yang harus di penuhi pemerintah pusat," ujarnya
  
"Pointnya nanti apakah berupa Otsus atau daerah istimewa seperti Jogja dan Jakarta.  Papua dan Aceh," tambah Chaidir.
  
Sementara itu Ketua Panitia pelaksana MBR Muhammad Herwan menjelaskan dasar pemikiran bincang-bincang itu, selama ini Riau dikenal dan diperkenalkan sebagai daerah yang kaya, memiliki Sumber Daya Alam yang potensial, posisi geografis yang strategis, memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian nasional dimana 35% Migas nasional dipasok dari Riau. Memiliki wilayah hutan produksi (HTI) dan perkebunan sawit terluas di Indonesia.
  
Sementara pemimpin juga telah menyematkan mimpi lewat Visi 2020 sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu di rantau Asia.
  
"Namun sekali lagi hampir tidak ada perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat kepada Riau agar cita-cita tersebut dapat diwujudkan," kata Muhammad Herwan.
  
Karenanya terkait kegiatan ini diberi tajuk Majelis Bincang Riau Dari Melayu Untuk Indonesia, dengan tema Mengungkap Asa Daerah, Menggugah Kearifan dan Keberpihakan Pusat .
   
Selanjutnya adapun kesepahaman yang melatarbelakangi penyelenggaraan kegiatan ini, seperti kesepahaman untuk menaja kegiatan sempena peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun tanggal 28 Oktober 2018.

Dimana peristiwa bersejarah tersebut mengukuhkan bahasa melayu  menjadi Bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yang merujuk pada Kitab Pengetahuan Bahasa, Kamus Loghat Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga karya Raja Ali Haji, Sang Pujangga Pahlawan Nasional Asal Provinsi Riau.   

Penyerahan kedaulatan tanpa syarat Kerajaan Siak Sri Indrapura untuk bergabung menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Sultan Syarif Kasim II, yang diwujudkan dengan penyerahan tahta, 10 buah provinsi yang kaya dan eksotik, 2 daerah jajahan, sejumlah berlian, dan uang tunai sebesar 13 Juta Gulden pada Presiden Soekarno.
   
Jika ditambah dengan kekayaan kerajan Siak, perut bumi Riau setidaknya Riau telah menyumbangkan Rp20 miliar barrel minyak bumi. Jika kita kalikan 1 (satu) barrel dengan angka murah meriah saja katakanlah $30 maka Riau sudah menyumbang $600.000.000.000.
   
Fakta Riau saat ini, tingkat kemiskinan di Riau tinggi yakni sebesar 8,6 persen di Riau (540.000 jiwa), masing-masing 11 persen di pedesaan dan 7  persen di perkotaan. Kualitas pendidikan masih perlu perhatian yakni baru 3,44 persen berpendidikan tinggi , 24,35 persen SLTA, 28,45 persen SLTP dan 43,76 persen SD ke bawah. 

Terdapat kesenjangan pendapatan masyarakat yang sangat mencolok, yakni 40 persen berpenghasilan rendah menikmati pendapatan daerah sebesar 20,23 persen, dan 40 persen berpenghasilan sedang, menikmati 41,77 persen, serta 20 persen berpenghasilan tinggi menikmati 38,10 persen.

Kekurangan infrastruktur dasar dan utama yaitu: jalan 39 persen, jembatan 27 persen, pelabuhan 42 persen, terminal 47 persen, air minum 32 persen, telekom 38 persen, dan listrik 58 persen.***

(fpc/ant)