19:33 | Nama Pohon Andalas Diambil Jadi Nama Pulau Sumatera - 19:32 | Kabut Asap Berdampak Ke Sumatera Barat - 19:32 | Bupati Irdinansyah Ajak Masyarakat Hindari Dampak Buruk Kabut Asap - 19:32 | 45 Anggota DPRD Bengkalis Resmi Dilantik - 19:31 | Bupati Amril Hadiri Pelantika Anggota DPRD Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024
Senin, 09 Desember 2019
Follow:
 
FAKTA POST / Politik
Tim Pansus DPRD Pembahasan Ranperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2018

Jumat, 28/06/2019 - 11:56:50 WIB

FAKTAPOST.COM:SUMBAR: Tim Pansus DPRD menggelar pembahasan Ranperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD 2018, Rabu(26/6)di Pagaruyung.

Setelah melalui pembahasan yang alot, 24 anggota DPRD Tanah Datar dari 35 anggota, menghadiri Rapat Paripurna DPRD untuk mendengarkan laporan Tim Pansus DPRD Pembahasan Ranperda tentang Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2018.

Sekretaris Tim Perumus (Pansus) DPRD Pembahasan Ranperda tentang pertanggungjawab pelaksaan APBD, Jasmdi,  dalam laporannya menyebutkan, bahwa rumusan ini berdasarkan rapat internal Pansus DPRD dan rapat kerja Pansus DPRD dengan perangkat daerah, serta hasil study banding Pansus DPRD ke Kota Yogyakarta dan secara berjenjang dalam Provinsi Sumatera Barat ke pemerintah pusat, kata Jasmadi.

"Rumus ini merupakan salah satu dokumen/pedoman bagi fraksi-fraksi DPRD untuk mentukan pendapat fraksi," katanya.

Sistematika Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, terkait dengan PAD dirasakan belum dilaksanakan sesuai dengan amanat Perda nomor 6 2011 tentang pajak daerah.

"Pemerintah daerah baru melaksanakan perhitungan yang dilakakukan berdasarkan negosiasi dengan subjek pajak, terutama dalam hal Perda pajak hotel dan restoran. Khusus untuk pemungutan rumah makan, pemerintah daerah agar melaksanakan pemungutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Terkait dengan keterbatasan sarana prasarana dan personil penegakan hukum dalam hal ini Satpol PP dan Damkar sehingga berdampak kepada penegak Perda di Kabupaten Tanah Datar.

Tim Pansus juga mengingatkan Pemkab Tanah Datar tentang beberapa kegiatan yang ada pada APBD 2018, dengan total dana yang cukup besar tidak dapat dilaksanakan oleh OPD yang bersangkutan, antara lain pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperindag dan Dinas PUPR dan Pertahanan.

"Hal-hal ini perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah, dengan menyusun perencanaan yang matang, sehingga tidak terulang kembali pada tahun-tahun selanjutnya," ujar Sekretaris Tim  Pansus, Jasmadi, mengingatkan Pemkab.

Disamping itu, Tim Pansus juga mengingatkan Pemkab tentang kegiatan rekanan yang putus kontrak, seperti pembangunan gedung Poliklinik RSUD Ali Hanafiah Batusangkar dengan total dana Rp. 33.944.109.000, berdasarkan informasi yang didapat dari Kementrian Kesehatan RI dimana dana yang terealisasi hanya sekitar Rp.14 M.

"Kejadian seperti ini juga harus menjadi perhatihan yang sungguh-sungguh oleh Pemda dalam memproses dan penetapan pemenang tender, agar kejadian serupa tidak terulang kembali, dan rekan yang bersangkutan agar dipertimbangkan masuk dalam daftar hitam perusahan di Tanah Datar," katanya.***


(Ynt/Fr)

virgin hair diamond jewelry

Copyright 2013 - 2015 PT. FAKTAPOST MEDIA CITRA, All Rights Reserved
[ REDAKSI & MANAJEMEN ]